Bimbingan Teknis/Diklat DPRD Terbaru Tahun 2023

Bimbingan Teknis/Diklat DPRD Terbaru Tahun 2023
Bimbingan Teknis/Diklat DPRD Terbaru Tahun 2023

PENAWARAN KERJASAMA BIMTEK/DIKLAT TERBARU TAHUN 2023 UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA

Kepada Yth,

  1. Pimpinan dan Anggota DPRD Seluruh Indonesia
  2. Sekretaris DPRD Seluruh Indonesia

di-     

    Tempat

Dengan hormat,

                Dalam  rangka meningkatkan  Kapasitas  dan  Kemampuan  Pimpinan  dan  anggota DPRD beserta Sekreatriart DPRD Seluruh Indoneis dalam  menjalakan  tugas,  fungsi,  hak  dan  kewajiban  sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

2. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang Perubahan Undang-Undang  Nomor 27 tahun  2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2018, Tentang Tata Tertib DPRD

4. Peraturan Pemerintah  Nomor  12 Tahun  2017,  tentang Bimbingan  dan  Pengawasan Pemerintah Daerah

5. Permendagri Nomor  33 Tahun  2017, Tentang Pedoman  Penyusunan  Anggaran dan Belanja Daerah  Tahun 2018

Baca juga: Berbagai Tema Materi BIMTEK dan DIKLAT untuk Kepala Desa beserta Aparatur Desa

Kami dari Lentera Praditya Ganapatih Mengajukan Penawarkan Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) atau Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) secara terbuka kepada Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota beserta Sekretariat DPRD seluruh Indonesia, dengan berbagai jenis Tema dan Materi terbaru Tahun 2022 sebagai berikut :

Bimbingan Teknis/Diklat DPRD Terbaru Tahun 2023
Bimbingan Teknis/Diklat DPRD Terbaru Tahun 2023

PILIHAN MATERI BIMTEK/DIKLAT DPRD:

  1. Tata Cara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Masa Bakti 2019 – 2024 Serta Peran SETWAN Dalam Penguatan Kelembagaan Secretariat DPRD.
  2. Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
  3. Optimalisasi reses & pokok pikiran DPRD hasil Jasmara
  4. Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPR
  5. Implementasi Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota termasuk atau Penyuluhan Roadmap dan Grand Design Reformasi Birokrasi
  6. Hak Dan Kewajiban, Serta Uang Jasa Pengabdian Bagi Anggota DPRD Pada Akhir Masa Bakti
  7. Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Didaerah
  8. Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan / Legal Drafting bagi Bagian Hukum Pemerintah Daerah dan DPRD.
  9. Praktek Penyusunan Peraturan Perundang Undangan/ Legal Drafting bagi Bagian Hukum Pemerintah Daerah dan DPRD.
  10. Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Berdasarkan PERMENDAGRI 120 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah.
  11. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran.
  12. Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD.
  13. Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.
  14. Optimalisasi Reses & Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara.
  15. Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD.
  16. Orientasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten.
  17. Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD Purnabakti.
  18. Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD.
  19. Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD.
  20. Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.
  21. Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
  22. Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten.
  23. Pedoman Pelaksanaan Fungsi Fungsi DPRD.
  24. Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD.
  25. Penguatan Hard dan Soft Skill bagi Anggota DPRD Purnabakti.
  26. Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD.
  27. Teknis dan Metode Penyusunan SOP Sekretariat Dprd dalam Rangka Mendukung Kinerja Pelayanan yang Sistematis dan Efaktif.
  28. Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Bidang Legislasi, Budgeting dan Pengawasan yang orientasi pada Kepentingan Rakyat.
  29. Optimalisasi Peran Dan Fungsi Badan Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Dan Program Legislas.
  30. Prosedur Dan Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dan Kegiatan Reses DPRD.
  31. Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD Terhadap Manajemen Persidangan, Risalah/ Rapat.
  32. Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Kesekretariatan DPRD Terkait Dengan Kedudukan Keuagan Protokoler DPRD.
  33. Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Serta Peran dan Fungsi Aparatur Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Kegiatan Dewan.
  34. Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota Berdasarkan PP No. 12/2018.
  35. Bimtek Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Berdasarkan Permendagri Nomor 40 Tahun 2020.
  36. Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Serta Peran dan Fungsi Aparatur Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Kegiatan Dewan.
  37. Sosialisasi Perpres Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR).
  38. Mekanisme Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pasca Terbitnya Permendagri Nomor 99 Tahun 2019.
  39. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Sesuai Permendagri Nomor 31 Tahun 2019.
  40. Peran DPRD Dalam Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Serta Penyusunan LKPJ, LPPD Dan EKPPD.
  41. Implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  42. Optimalisasi Tugas Pokok & Fungsi Lembaga Kesekretariatan DPRD Terkait dengan Kedudukandan Keuangan Protokoler DPRD.
  43. Optimalisasi reses & pokok pikiran DPRD hasil Jasmara ( Penjaringan Aspirasi Masyarakat ).

Demikian Surat Penawaran Kerjasama ini kami buat, atas perhatian & partisipasinya di ucapkan terima kasih.

Baca juga: KILAS BALIK SURAT REKOMENDASI LEMBAGA PENYELENGGARA TENTANG PELAKSANAAN BIMTEK KEWENANGAN DESA

Catatan:

  • Jika Tema dan Materi diatas tidak sesuai dan tidak terdapat dari Tema dan Materi sesuai Permintaan para Peserta, maka harus dibicarakan minimal 5 hari sebelum pelaksanaan Kegiatan.
  • Tempat Pelaksanaan bisa ditentukan mengikuti agenda dari para calon peserta

Fasilitas Peserta :

  • Pembelajaran Selama 2 hari.
  • Menginap 3 malam Twin share
  • Konsumsi (Breakfas 3x, Coffee Break 2x , lunch & Dinner) Selama Bimtek Berlangsung.
  • Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil,Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK).
  • Souvenir / Tas Eksklusif
  • Konfirmasi tiga hari sebelum hari pelaksanaan
  • Antar Jemput Bandara Peserta Bimtek/Diklat

Baca juga: Mau Tahu Seluk Beluk Sistem Anggaran Berbasis Kinerja?

Tempat Pelaksanaan :

  • Jakarta
  • Bandung
  • Yogyakarta
  • Malang
  • Surabaya
  • Makassar
  • Bali
  • Dll (Calon Peserta dapat mengajukan Waktu dan Tempat Pelaksanaan)

Kontribusi :

Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) / Peserta

Metode Pembayaran :

  • Transfer ke Rekening Bank Jatim, Nomor Rekening : 1492021012, An: LENTERA PRADITYA GANAPATIH
  • Bayar di tempat setelah tiba, Sebelum Pelaksanaan Kegiatan di Mulai

Konfirmasi dan Konsultasi:

  • Taufiq  : 0812-5367-5511 (HP/WA)
  • Jasmin : 0811-8580-180   (HP/WA)

Ikuti dan Baca Beritanya di GOOGLE BERITA atau GOOGLE NEW

You may also like...

error: Content is protected !!
× Apa yg dapat Kami Bantu?