Lentera Praditya Ganapatih – Di berbagai instansi pemerintah daerah, kegiatan bimbingan teknis (bimtek) seringkali masih dipandang sebelah mata. Ada anggapan bahwa bimtek hanyalah ajang pelesir, seremonial, atau bahkan pemborosan anggaran karena dianggap tidak berdampak langsung pada kinerja pemerintahan. Persepsi seperti ini tak jarang muncul dari kalangan pengambil kebijakan di daerah yang menilai bimtek lebih sebagai beban biaya daripada investasi sumber daya manusia (SDM).
Namun, di balik anggapan tersebut, tersimpan sebuah kesalahpahaman yang berisiko menghambat kemajuan dan reformasi birokrasi. Padahal, di era digital dan tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, penguatan kapasitas aparatur melalui bimtek justru merupakan langkah strategis dan krusial yang tidak bisa diabaikan.
Mengapa Bimtek Sering Dianggap Pemborosan?
1. Minimnya Pemahaman Manfaat Jangka Panjang
Sebagian pimpinan atau pemangku kebijakan hanya melihat output jangka pendek, seperti absensi dan laporan kegiatan, tanpa memahami outcome jangka panjang berupa peningkatan kapasitas kerja, efisiensi pelayanan, hingga pengurangan kesalahan administrasi.
2. Tidak Terintegrasi dengan Program Kerja
Bimtek yang tidak dirancang berdasarkan kebutuhan nyata dan hanya untuk memenuhi target serapan anggaran membuat pelatihan terasa tidak relevan atau sekadar formalitas.
3. Kurangnya Evaluasi dan Tindak Lanjut
Tidak adanya sistem monitoring pasca-bimtek membuat hasil pelatihan tidak terukur dampaknya. Akibatnya, peserta tidak merasa termotivasi untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh.
4. Citra Negatif dari Beberapa Pelaksanaan Bimtek
Beberapa kasus pelaksanaan bimtek yang lebih fokus pada akomodasi atau pelaksanaan di luar kota tanpa urgensi yang jelas, turut memperkuat citra negatif bahwa bimtek adalah pemborosan belaka.
Baca juga: Bimbingan Teknis: Peran Aparatur dalam Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender
Fakta: Bimtek Adalah Investasi Sumber Daya Manusia
Bimbingan teknis, jika dilaksanakan secara tepat sasaran, adalah bentuk nyata dari investasi pembangunan manusia—aset terpenting dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
1. Meningkatkan Kompetensi Teknis Aparatur
Bimtek memberi ruang kepada pegawai untuk memperdalam pemahaman regulasi, teknologi, sistem kerja baru, dan praktik terbaik (best practices) yang mendukung tugas mereka sehari-hari.
2. Mengurangi Risiko Kesalahan Administrasi
Aparatur yang dibekali pengetahuan yang benar akan lebih hati-hati dan profesional dalam menyusun laporan keuangan, membuat perjanjian, atau mengelola program pembangunan.
3. Mendorong Inovasi dan Responsif terhadap Perubahan
Bimtek bisa menjadi sarana memperkenalkan inovasi teknologi, digitalisasi, serta transformasi pelayanan yang kini sangat dibutuhkan di era revolusi industri 4.0.
4. Meningkatkan Etos Kerja dan Integritas
Bimtek bukan hanya soal pengetahuan teknis, tapi juga penanaman nilai-nilai pelayanan publik, loyalitas, akuntabilitas, dan budaya kerja profesional.
5. Mempercepat Reformasi Birokrasi
Setiap agenda reformasi birokrasi—baik peningkatan kualitas SDM, pelayanan publik, maupun efisiensi kerja—berujung pada satu titik: aparatur yang kompeten, terlatih, dan terus belajar.
Bimtek Bukan Beban Biaya, Tapi Pengungkit Kemajuan Daerah
Seperti halnya perusahaan swasta yang rutin melatih karyawannya agar mampu bersaing, pemerintah daerah pun harus menyadari bahwa pengeluaran untuk bimtek bukan pengeluaran konsumtif, melainkan produktif.
Contoh Dampak Positif Investasi Bimtek:
- Seorang bendahara desa yang mengikuti bimtek pengelolaan keuangan desa mampu menyusun laporan pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai aturan, sehingga menghindari temuan BPK.
- Petugas pelayanan publik yang mengikuti bimtek pelayanan prima mampu meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap instansinya.
- Kepala OPD yang mengikuti bimtek manajemen risiko berhasil merancang sistem pengendalian internal yang efisien.
Semua ini menunjukkan bahwa biaya pelatihan adalah biaya yang menghasilkan manfaat nyata dan menghindarkan instansi dari kerugian yang lebih besar di kemudian hari.
Agar Bimtek Tidak Disalahartikan, Perlu Strategi Pelaksanaan yang Tepat
✅ Berbasis Kebutuhan Nyata (Need Assessment)
Pastikan setiap bimtek didesain berdasarkan pemetaan kebutuhan SDM di masing-masing unit kerja.
✅ Libatkan Narasumber Profesional dan Kompeten
Pilih narasumber atau pelatih yang tidak hanya ahli secara akademis, tetapi juga praktisi berpengalaman.
✅ Disertai Rencana Tindak Lanjut (RTL)
Peserta bimtek harus menyusun RTL agar ilmu yang diperoleh bisa diimplementasikan dan dampaknya terukur.
✅ Evaluasi dan Dokumentasi Terstandar
Lakukan evaluasi pasca-kegiatan dan dokumentasikan pembelajaran untuk menjadi referensi dan bukti manfaat kegiatan.
Baca juga: Profesionalisme Administrasi Pemerintah Dimulai dari Tata Naskah Dinas yang Tertib
Penutup: Saatnya Mengubah Mindset
Sudah saatnya pemerintah daerah mengubah paradigma bahwa bimtek adalah “pengeluaran” menjadi “investasi sumber daya manusia”. Negara maju menyadari bahwa modal manusia lebih penting daripada modal fisik. Aparatur yang kompeten dan profesional adalah motor penggerak pembangunan dan pelayanan yang prima.
Bimtek yang dirancang dengan baik adalah jalan untuk membangun aparatur pemerintah daerah yang lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan. Maka, bukan hanya perlu, bimtek adalah keharusan untuk menjawab tantangan birokrasi modern.
