Lentera Praditya Ganapatih – Pemekaran wilayah atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan salah satu strategi pembangunan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun kebijakan ini telah diterapkan di berbagai daerah dan memberikan dampak positif dalam beberapa kasus, pelaksanaannya juga menuai tantangan dan kritik, terutama terkait efisiensi pemerintahan dan potensi konflik kepentingan politik.
Artikel ini membahas secara mendalam tentang latar belakang, manfaat, serta berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi oleh DOB di Indonesia.
Latar Belakang Pemekaran Wilayah di Indonesia
1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Pemekaran wilayah tidak dapat dilepaskan dari semangat desentralisasi yang mulai menguat setelah reformasi 1998. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 (kemudian disempurnakan menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) menandai era otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri.
2. Tuntutan Aksesibilitas dan Pelayanan Publik
Di wilayah-wilayah yang geografisnya sulit dijangkau, masyarakat sering kali merasa terpinggirkan dari pelayanan pemerintah. Pemekaran dianggap sebagai solusi untuk menghadirkan birokrasi yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
3. Dorongan Identitas Lokal dan Politik
Tidak sedikit kasus pemekaran didorong oleh faktor identitas kedaerahan, etnis, atau budaya tertentu yang merasa kurang terwakili dalam struktur pemerintahan induk. Selain itu, ada juga kepentingan politik lokal yang berperan dalam mendorong lahirnya DOB.
4. Strategi Pembangunan dan Pengentasan Ketimpangan
Pemekaran juga digunakan sebagai strategi mempercepat pembangunan di daerah tertinggal. Harapannya, daerah baru akan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat, termasuk dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan program strategis lainnya.
Manfaat Pemekaran Wilayah
1. Peningkatan Pelayanan Publik
Dengan adanya pemerintahan daerah baru, pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan infrastruktur bisa lebih cepat diakses oleh masyarakat, terutama di daerah terpencil.
2. Pemerataan Pembangunan
DOB biasanya menjadi fokus pembangunan infrastruktur awal. Ini memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Meningkatkan Partisipasi Politik Lokal
Pemekaran memberi ruang kepada tokoh-tokoh lokal untuk tampil dalam pemerintahan daerah. Hal ini juga bisa meningkatkan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan politik yang lebih inklusif.
4. Penguatan Identitas dan Kearifan Lokal
Dalam beberapa kasus, DOB membantu memperkuat identitas budaya dan sosial masyarakat setempat yang sebelumnya terpinggirkan.
Baca juga: Rekrutmen ASN Berbasis Kompetensi, Fondasi Birokrasi Modern dan Profesional
Tantangan dan Kendala yang Dihadapi Daerah Otonomi Baru
Meskipun membawa banyak manfaat, implementasi DOB juga dihadapkan pada berbagai masalah dan kendala.
1. Ketergantungan Terhadap Pemerintah Pusat
Sebagian besar DOB mengalami ketergantungan tinggi terhadap transfer dana dari pusat. PAD (Pendapatan Asli Daerah) masih sangat minim karena belum optimalnya sektor ekonomi lokal dan terbatasnya potensi pajak.
2. Kapasitas SDM dan Infrastruktur Birokrasi
Banyak daerah baru belum memiliki aparatur sipil negara (ASN) yang memadai, baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Hal ini menyebabkan kinerja pemerintahan menjadi lambat dan kurang efektif.
3. Konflik Kepentingan dan Politisasi
Pemekaran seringkali ditunggangi kepentingan politik elit lokal, yang justru memunculkan konflik baru, seperti sengketa batas wilayah, perebutan ibukota, atau persaingan etnis dan kelompok tertentu.
4. Masalah Tata Ruang dan Lingkungan
Beberapa DOB terbentuk tanpa perencanaan tata ruang yang matang, yang berujung pada pembukaan lahan secara besar-besaran dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.
5. Potensi Pemborosan Anggaran
Pendirian daerah baru memerlukan anggaran besar untuk pembangunan fasilitas pemerintahan seperti kantor bupati, DPRD, dan infrastruktur dasar lainnya. Tanpa perencanaan matang, ini bisa menyebabkan pemborosan dana negara.
6. Belum Terwujudnya Kesejahteraan
Studi menunjukkan bahwa tidak semua DOB berhasil meningkatkan kesejahteraan warganya. Bahkan, ada yang justru mengalami stagnasi atau kemunduran karena tidak memiliki strategi pembangunan yang jelas.
Baca juga: Tren Baru ASN! Fleksibilitas Kerja ala FWA, Hemat Anggaran Tanpa Ganggu Kinerja
Contoh Kasus DOB di Indonesia
1. Pemekaran Papua
Papua merupakan salah satu wilayah yang paling banyak mengalami pemekaran. Provinsi Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan adalah hasil DOB yang dibentuk dalam beberapa tahun terakhir. Tujuan utama dari pemekaran ini adalah untuk mempercepat pembangunan dan meredam konflik horizontal serta integrasi sosial.
Namun, tantangan di Papua sangat kompleks, mulai dari geografi yang sulit, kapasitas SDM yang terbatas, hingga dinamika politik dan sosial yang unik.
2. Sulawesi dan Kalimantan
Beberapa kabupaten baru di Sulawesi dan Kalimantan dibentuk dengan tujuan mendukung pemindahan ibu kota negara (IKN) serta memperkuat kawasan perbatasan. Pemekaran di wilayah ini juga membuka peluang investasi dan pengembangan ekonomi baru.
Upaya Pembenahan dan Evaluasi
Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pemekaran harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Oleh karena itu, moratorium pemekaran daerah sempat diberlakukan sejak 2014 untuk meninjau kembali efektivitas dan efisiensi DOB yang sudah ada.
Pada 2022, pemerintah membuka kembali wacana pemekaran secara terbatas, terutama di daerah yang sangat membutuhkan dan strategis. Evaluasi DOB terus dilakukan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri serta Bappenas, guna memastikan bahwa setiap DOB memiliki roadmap pembangunan yang jelas dan terukur.
Baca juga: UU Desa dan Potensi Lokal: Strategi Membangun Desa dari Akar Rumput Menuju KemandirianAugust 2, 2025
Kesimpulan
Pemekaran wilayah dan pembentukan Daerah Otonomi Baru merupakan instrumen penting dalam upaya mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan mengurangi ketimpangan antar wilayah di Indonesia. Namun, proses ini harus dilakukan dengan hati-hati, berdasarkan kajian akademik, kesiapan administratif, dan dukungan masyarakat lokal.
Manfaat yang diharapkan hanya akan tercapai jika DOB dibentuk dengan perencanaan matang, pengawasan ketat, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Tanpa itu semua, DOB berisiko menjadi beban fiskal baru, memunculkan konflik horizontal, dan justru memperluas kesenjangan antar wilayah.
