Lentera Praditya Ganapatih – Pelayanan publik yang baik tidak hanya ditentukan oleh kecepatan dan ketepatan pelayanan, tetapi juga kemampuan dalam menangani aspirasi, keluhan, dan pengaduan masyarakat. Pengelolaan layanan pengaduan yang efektif
Lentera Praditya Ganapatih – Stunting masih menjadi salah satu tantangan besar pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Data menunjukkan, masalah kekurangan gizi kronis ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak,
Lentera Praditya Ganaptih – Dalam dunia bisnis, status Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Non PKP memegang peran penting dalam kewajiban perpajakan. Meski sama-sama masuk kategori wajib pajak, hak dan kewajiban
Lentera Praditya Ganapatih – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi meluncurkan inovasi besar di bidang perpajakan melalui Core Tax Administration System (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Sistem ini digadang-gadang menjadi
Lentera Praditya Ganapatih– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mempersiapkan regulasi anyar untuk memperkuat keberadaan dan legalitas operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Aturan ini akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri
Lentera Praditya Ganapatih – Pemerintah Indonesia terus memperkuat tata kelola data melalui kebijakan Satu Data Indonesia (SDI). Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan transparansi, akurasi, dan integrasi data lintas
Lentera Praditya Ganapatih – Di era digital seperti saat ini, keterbukaan informasi publik bukan lagi sekadar tuntutan, melainkan kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Untuk memastikan
Lentera Praditya Ganapatih – Di tengah percepatan transformasi digital pemerintahan, pengelolaan arsip tidak lagi bisa mengandalkan cara manual. Pemerintah kini mengandalkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), aplikasi resmi berbasis
Lentera Praditya Ganapatih – Polemik pengangkatan pegawai honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memanas menjelang tenggat Desember 2024. Pasalnya, Pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Lentera Praditya Ganapatih – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan komitmennya untuk memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus menjaga keamanan data di era digital. Hal ini diwujudkan melalui