Lentera Praditya Ganapatih – Dalam era digital saat ini, tuntutan terhadap aparatur pemerintah, khususnya di tingkat kelurahan, semakin tinggi. Pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kewajiban. Salah satu aspek penting yang menjadi sorotan adalah pengelolaan aset kelurahan. Aset kelurahan, baik berupa tanah, bangunan, sarana prasarana, maupun barang milik daerah lainnya, memiliki nilai strategis dalam mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Namun, seringkali muncul permasalahan klasik, seperti aset yang tidak tercatat dengan baik, kurangnya transparansi, hingga lemahnya pengawasan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dan lembaga terkait kerap menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema “Manajemen Aset Kelurahan Berbasis Teknologi Terpadu.”
📘 Apa Itu Bimtek Manajemen Aset Kelurahan Berbasis Teknologi Terpadu?
Bimtek ini merupakan sebuah kegiatan pelatihan terstruktur yang dirancang untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman praktis kepada lurah serta aparatur kelurahan mengenai:
- Tata kelola aset yang sesuai dengan regulasi nasional (Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan aturan turunan lainnya).
- Pemanfaatan teknologi digital untuk inventarisasi, pencatatan, pengendalian, hingga pelaporan aset kelurahan.
- Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan aset.
Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur kelurahan dapat meningkatkan kapasitas dalam mengelola aset secara profesional, efektif, dan terintegrasi dengan sistem informasi modern.
🎯 Tujuan Pelaksanaan Bimtek
Secara umum, tujuan kegiatan ini adalah:
- Memberikan pemahaman mendalam tentang regulasi dan SOP pengelolaan aset kelurahan.
- Melatih peserta dalam menggunakan aplikasi manajemen aset berbasis teknologi, termasuk integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
- Menumbuhkan budaya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola barang milik daerah di tingkat kelurahan.
- Mendorong digitalisasi pelayanan publik dan manajemen administrasi di lingkungan kelurahan.
📚 Materi yang Dipelajari
Peserta Bimtek akan mempelajari materi yang disusun secara komprehensif, di antaranya:
- Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Aset Kelurahan
- Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Regulasi terkait Dana Kelurahan dan akuntabilitas keuangan.
- Konsep Dasar Manajemen Aset
- Perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, hingga pelaporan aset.
- Peran lurah dan perangkat kelurahan dalam siklus manajemen aset.
- Inventarisasi dan Digitalisasi Aset
- Teknik inventarisasi barang milik daerah.
- Pelabelan aset dengan barcode atau QR code.
- Penyusunan database aset berbasis aplikasi.
- Penggunaan Teknologi Terpadu
- Pemanfaatan aplikasi inventaris aset yang terhubung dengan SIPD.
- Integrasi sistem dengan GIS (Geographic Information System) untuk pemetaan aset tanah dan bangunan.
- Pemanfaatan dashboard digital untuk monitoring dan evaluasi.
- Pelaporan dan Akuntabilitas Aset
- Penyusunan laporan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- Strategi transparansi dan pencegahan penyalahgunaan aset.
- Praktik & Studi Kasus
- Simulasi input data aset dalam aplikasi.
- Studi kasus daerah yang berhasil menerapkan digitalisasi aset.
🏛️ Metode Pelaksanaan
Bimtek ini biasanya dilaksanakan dalam bentuk:
- Paparan narasumber (dari Kemendagri, akademisi, maupun praktisi manajemen aset).
- Diskusi interaktif antara peserta dengan narasumber.
- Simulasi dan praktik langsung penggunaan aplikasi manajemen aset.
- Studi kasus yang mengulas pengalaman kelurahan lain sebagai pembelajaran bersama.
Dengan metode ini, peserta tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga keterampilan praktis yang bisa langsung diaplikasikan di kelurahan masing-masing.
Baca juga: Bimtek Pengelolaan Informasi Publik: Wujud Nyata Keterbukaan dan Transparansi Pemerintahan
🌟 Manfaat yang Diperoleh Peserta
Setelah mengikuti Bimtek, aparatur kelurahan diharapkan:
- Memiliki pemahaman yang jelas mengenai regulasi dan prosedur pengelolaan aset.
- Mampu menggunakan aplikasi berbasis teknologi dalam inventarisasi dan pelaporan aset.
- Lebih terampil dalam menyusun laporan aset yang transparan dan akuntabel.
- Bisa mengurangi potensi kehilangan, penyalahgunaan, atau tumpang tindih aset.
- Menjadi agen perubahan dalam modernisasi pemerintahan kelurahan berbasis teknologi.
Baca juga: Bimtek SRIKANDI 2025: Pelatihan Arsip Digital Terintegrasi untuk Pemerintahan Modern
📌 Penutup
Bimtek dengan tema “Manajemen Aset Kelurahan Berbasis Teknologi Terpadu” bukan sekadar pelatihan biasa, melainkan langkah penting untuk membangun tata kelola pemerintahan kelurahan yang modern, efektif, dan transparan.
Dengan pengelolaan aset yang tertib dan berbasis teknologi, kelurahan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat, meningkatkan kepercayaan warga, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang good governance.
