Bimtek 2026 – Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah, Lentera Praditya Ganaptih (LPG) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pedoman Penyusunan APBD Sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2025. Kegiatan ini dirancang untuk membantu pemerintah daerah memahami secara komprehensif regulasi terbaru terkait penyusunan APBD sehingga proses penganggaran dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan sesuai arah kebijakan nasional.
Bimtek ini menghadirkan pemateri berpengalaman dari berbagai bidang pengelolaan keuangan daerah serta memberikan ruang diskusi interaktif dan studi kasus yang relevan dengan kondisi nyata di daerah. Melalui kegiatan ini, peserta akan diberikan pembekalan teknis dan praktis mengenai perubahan kebijakan, mekanisme penyusunan anggaran, serta simulasi penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja dan hasil (performance-based budgeting).
Latar Belakang: Pentingnya Pemahaman Permendagri 14 Tahun 2025
Permendagri No. 14 Tahun 2025 hadir sebagai regulasi terbaru yang mengatur pedoman penyusunan APBD tahun anggaran berikutnya. Perubahan-perubahan dalam regulasi ini menuntut aparatur pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam merencanakan, menyusun, dan mengimplementasikan program pembangunan daerah. Tanpa pemahaman yang tepat, penyusunan APBD berpotensi mengalami kendala administratif, penundaan evaluasi, atau ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan.
Melalui pemahaman yang menyeluruh terhadap Permendagri 14/2025, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa dokumen APBD yang dihasilkan benar-benar:
- Sinkron dengan prioritas nasional dan daerah
- Mencerminkan kebutuhan masyarakat
- Efektif dalam penggunaan anggaran
- Mampu dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif
Baca juga: Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Wilayah Kalimantan
Ruang Lingkup Materi Bimtek
Kegiatan Bimtek ini mencakup beberapa poin penting yang menjadi fokus utama aparatur dalam menyusun APBD 2026, antara lain:
✔ Ketentuan Utama Permendagri 14/2025
Peserta akan dibekali pemahaman menyeluruh mengenai isi regulasi terbaru ini, termasuk perubahan, penyesuaian, dan hal-hal penting yang wajib dipatuhi dalam penyusunan APBD.
✔ Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja dan Hasil
Pendekatan performance-based budgeting menjadi kunci efektivitas anggaran. Peserta belajar menyusun program dan kegiatan yang terukur, berdampak, dan relevan dengan target pembangunan daerah.
✔ Efisiensi, Efektivitas, dan Akuntabilitas Anggaran
Materi difokuskan pada bagaimana daerah dapat menggunakan anggaran secara optimal, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai tuntutan reformasi birokrasi.
✔ Studi Kasus dan Simulasi Penyusunan APBD
Peserta akan dilibatkan dalam pemecahan kasus nyata serta simulasi teknis penyusunan dokumen APBD, dari perencanaan hingga penyusunan RKA dan DPPA.
Baca juga: Bimbingan Teknis Penyusunan RKPD 2026 – Arah Kebijakan Nasional dan Peran Pemerintah Daerah
Manfaat Bimtek bagi Aparatur Pemerintah Daerah dalam Menyusun Anggaran Tahun 2026
Pelaksanaan Bimtek ini memberikan sejumlah manfaat strategis bagi para ASN maupun pejabat pengelola keuangan daerah dalam persiapan penyusunan APBD Tahun 2026, yaitu:
1. Memperkuat Pemahaman atas Kebijakan Penganggaran Terbaru
Dengan mengikuti kegiatan ini, aparatur daerah dapat memahami secara jelas arah kebijakan pemerintah pusat, regulasi teknis, dan perubahan struktur penganggaran yang berlaku mulai tahun 2025–2026.
2. Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Peserta akan mampu menyusun APBD yang lebih baik, akurat, dan sesuai kebutuhan daerah, sehingga mengurangi revisi dan mempercepat proses evaluasi oleh pemerintah pusat maupun provinsi.
3. Menjamin Sinkronisasi Program Daerah dengan Prioritas Nasional
Kegiatan ini membantu daerah memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan selaras dengan RKP, RKPD, dan prioritas pembangunan nasional, sehingga meningkatkan potensi dukungan dan pembiayaan dari pusat.
4. Mendorong Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Melalui pendekatan berbasis kinerja, aparatur akan lebih fokus pada output dan outcome sehingga anggaran yang disusun lebih berkualitas, tepat sasaran, dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
5. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan APBD
Penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyusunan anggaran menjadi dasar penting untuk menghindari permasalahan hukum dan penyimpangan administrasi. Bimtek ini memberikan panduan praktis mengenai hal tersebut.
6. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
Bimtek ini memberi kesempatan bagi ASN untuk memperbarui kompetensi, bertukar pengalaman, dan mempelajari praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah.
7. Meminimalisir Kesalahan Teknis dalam Penyusunan APBD 2026
Dengan adanya simulasi dan studi kasus, peserta dapat memahami potensi kendala yang sering terjadi serta langkah-langkah untuk mengantisipasinya.
Baca juga: Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 (48 JP)
Penutup
Melalui Bimbingan Teknis Pedoman Penyusunan APBD Sesuai Permendagri 14 Tahun 2025 ini, diharapkan aparatur pemerintah daerah dapat lebih siap, kompeten, dan terarah dalam mempersiapkan APBD Tahun Anggaran 2026. Penyusunan anggaran bukan sekadar pemenuhan administrasi, tetapi merupakan langkah strategis untuk membangun daerah yang lebih maju, efektif, dan berdaya saing.
Lentera Praditya Ganaptih berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kapasitas aparatur melalui program-program pelatihan yang relevan, berkualitas, dan berdampak langsung bagi kinerja pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
