Lentera Praditya Ganapatih – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian, menekankan pentingnya agar seluruh produk hukum daerah yang diterbitkan pemerintah daerah di Indonesia benar-benar berpihak kepada masyarakat. Hal itu
Lentera Praditya Ganapatih – Upaya pemerintah dalam mempercepat transformasi digital terus digencarkan, terutama pada sektor pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Salah satu terobosan yang kini menjadi fokus adalah penerapan Mal
Lentera Praditya Ganapatih – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa persoalan demografi harus menjadi salah satu prioritas utama kepala daerah di seluruh Indonesia. Menurutnya, isu kependudukan bukan
Lentera Praditya Ganapatih– Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus mendorong transformasi digital di sektor koperasi melalui program pelatihan yang menyasar Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Salah satu langkah terbaru adalah
Lentera Praditya Ganaptih – Dalam dunia bisnis, status Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Non PKP memegang peran penting dalam kewajiban perpajakan. Meski sama-sama masuk kategori wajib pajak, hak dan kewajiban
Lentera Praditya Ganapatih – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi meluncurkan inovasi besar di bidang perpajakan melalui Core Tax Administration System (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Sistem ini digadang-gadang menjadi
Lentera Praditya Ganapatih– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mempersiapkan regulasi anyar untuk memperkuat keberadaan dan legalitas operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Aturan ini akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri
Lentera Praditya Ganapatih – Pemerintah Indonesia terus memperkuat tata kelola data melalui kebijakan Satu Data Indonesia (SDI). Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan transparansi, akurasi, dan integrasi data lintas
Lentera Praditya Ganapatih – Polemik pengangkatan pegawai honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memanas menjelang tenggat Desember 2024. Pasalnya, Pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Lentera Praditya Ganapatih – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan komitmennya untuk memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus menjaga keamanan data di era digital. Hal ini diwujudkan melalui