Lentera Praditya Ganapatih – Hadirnya program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang didorong melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan perlengkapan koperasi desa/kelurahan,
Lentera Praditya Ganapatih – Koperasi adalah badan usaha yang dibentuk atas asas kekeluargaan, gotong royong, dan demokrasi ekonomi. Di Indonesia, dasar hukum koperasi tertuang dalam UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian.
Lentera Praditya Ganapatih – Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI Nomor 401.1 Tahun 2025 menjadi regulasi penting dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun dari seluruh substansi aturan
Lentera Praditya Ganapatih – Pemerintah Indonesia saat ini tengah gencar mendorong penguatan ekonomi desa melalui program strategis Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) — sebuah inisiatif yang dirancang untuk menjadi motor
Lentera Praditya Ganapatih – Program Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu wacana strategis dalam penguatan ekonomi desa di Indonesia. Di tengah dinamika pembangunan nasional, koperasi kembali didorong sebagai instrumen
Lentera Praditya Ganapatih – Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026 (KEM-PPKF 2026) merupakan salah satu dokumen strategis negara yang menjadi fondasi dalam penyusunan RAPBN Tahun Anggaran
Lentera Praditya Ganapatih – Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia, desa memiliki peran strategis sebagai unit pemerintahan terkecil yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Dokumen perencanaan desa — Rencana Pembangunan Jangka
Lentera Praditya Ganapatih – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekonomi desa melalui kebijakan strategis yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan
Lentera Praditya Ganapatih – Perubahan regulasi pengelolaan keuangan desa dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan arah yang semakin jelas: digitalisasi adalah keniscayaan. Berbagai aturan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui sejumlah
Lentera Praditya Ganapatih – Pemerintah melalui Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 resmi menetapkan Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026. Aturan ini