Lentera Praditya Ganapatih – Dalam rangka meningkatkan kualitas serta kompetensi ASN dan aparatur pemerintah daerah dalam tata kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), Lentera Praditya Ganapatih dengan bangga berperan sebagai fasilitator sekaligus mitra pelaksana bersama Andalas Institut lembaga penyelenggara pelatihan yang telah memiliki Akreditasi A resmi dari LKPP RI. Penyelenggaraan kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen kami dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia pemerintah sebagai ujung tombak penerapan pengadaan yang transparan, bertanggung jawab, efektif, dan sesuai regulasi nasional.
Program ini dirancang dalam bentuk Blended Learning, menggabungkan pembelajaran online dan tatap muka serta diakhiri dengan uji kompetensi bersertifikasi nasional, sehingga peserta tidak hanya belajar teori tetapi juga mampu menerapkan praktik terbaik pengadaan di unit kerja masing-masing.
π· Jadwal Penyelenggaraan: Januari 2026
| Tahapan | Jadwal |
| E-Learning | 12 β 23 Januari 2026 (Samarinda), 14-24 Jan’ 2026 (Yogya & Jakarta) |
| Tatap Muka | 27 β 28 Januari 2026 (Jakarta & Samarinda), 29-30 Jan’ 2026 (Yogya) |
| Uji Kompetensi | 29 Januari 2026 (Jakarta & Samarinda), 31 Jan’ 2026 (Yogya) |

Baca juga: Pelatihan & Uji Kompetensi PBJP Level 1 Bulan Desember 2025 Wilayah Jakarta
Lokasi pelaksanaan tatap muka diselenggarakan di beberapa titik strategis nasional, yaitu:
π Hotel Best Western Premiere The Hive β Jakarta Timur
π Hotel Midtown β Samarinda, Kalimantan Timur
π Hotel Grand Zuri β Malioboro, Yogyakarta
Pemilihan lokasi ini diharapkan memberikan pilihan yang fleksibel bagi instansi untuk menentukan titik pelatihan yang paling sesuai.
π― Materi Kompetensi yang Dipelajari
Peserta akan mendapatkan materi inti berbasis kurikulum LKPP RI, antara lain:
- Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Pengelolaan Kontrak
- Pengelolaan Pengadaan secara Swakelola
- Pengantar Supply Chain Management (SCM)
Materi ini disusun untuk mempersiapkan peserta dalam melanjutkan sertifikasi hingga Paket B dan Paket C terutama bagi pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan, maupun personil ULP/PPBJ di daerah.
π Persyaratan Pendaftaran
Untuk mengikuti pelatihan dan uji sertifikasi ini, peserta wajib memenuhi persyaratan berikut:
β Terdaftar di Portal PPSDM LKPP
β Mengisi Formulir Pendaftaran Resmi
β Commitment Letter & Surat Tugas Instansi
β Scan KTP & SK Pangkat Terakhir (untuk ASN)
β Pas Foto Terbaru (Formal)
π§© Fasilitas Pelatihan
Peserta yang mengikuti program ini akan memperoleh:
- Akses Portal e-Learning LKPP
- Modul Cetak & Latihan Soal
- Sertifikat Pelatihan (STTP)
- Lunch & Coffee Break (untuk peserta non-inap maupun menginap)
- Paket Akomodasi Twin/Single* (bagi yang memilih paket menginap)
π° Rincian Kontribusi Peserta
πΈ Tanpa Menginap: Rp 5.500.000,-
Baca juga: Kesempatan Khusus bagi Peserta yang Pernah Mengikuti Namun Belum Lulus: Ujian Sertifikasi Kompetensi PBJP Level 1 di Kota Makassar
π€ Komitmen Bersama untuk Meningkatkan Kualitas ASN Indonesia
Kegiatan ini bukan hanya sekadar pelatihan, tetapi langkah strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Melalui kolaborasi antara Lentera Praditya Ganapatih sebagai fasilitator dan lembaga penyelenggara pelatihan tersertifikasi Akreditasi A LKPP RI, kami memastikan bahwa seluruh tahapan pembelajaran, mekanisme pelaksanaan, hingga sertifikasi berlangsung sesuai standar mutu nasional.
Program ini juga menjadi pintu awal bagi peserta untuk melanjutkan ke sertifikasi Paket B maupun Paket C, khususnya bagi mereka yang akan atau telah menjabat PPK serta pejabat pengadaan lainnya.
Baca juga: Jadwal Desember: Pelatihan dan Uji Sertifikasi Kompetensi PBJP Level 1 Wilayah Makassar
π Informasi & Pendaftaran
Untuk pendaftaran dan konfirmasi keikutsertaan, peserta dapat menghubungi tim Lentera Praditya Ganapatih melalui:
π± 081253675511
Mari tingkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
