Lentera Praditya Ganapatih – Program Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu wacana strategis dalam penguatan ekonomi desa di Indonesia. Di tengah dinamika pembangunan nasional, koperasi kembali didorong sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan. Namun di balik semangat kebangkitan ekonomi kerakyatan, muncul dua wajah yang tak bisa diabaikan: potensi besar sebagai harapan baru, sekaligus risiko menjadi bom waktu jika tidak dikelola secara profesional dan transparan.
Apakah Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi tonggak kebangkitan ekonomi desa? Atau justru mengulang problem klasik koperasi yang mati suri?
Koperasi dan Fondasi Ekonomi Kerakyatan
Sejak awal berdirinya republik ini, koperasi telah ditempatkan sebagai soko guru perekonomian nasional. Konsep ini selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan asas kekeluargaan dalam perekonomian.
Secara hukum, pengaturan koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menegaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan prinsip demokrasi ekonomi.
Dalam konteks desa, koperasi menjadi sangat strategis karena:
- Mayoritas masyarakat desa bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan UMKM.
- Akses terhadap permodalan formal masih terbatas.
- Distribusi hasil produksi seringkali tidak menguntungkan petani atau pelaku usaha kecil.
Di sinilah Koperasi Desa Merah Putih diharapkan hadir sebagai solusi konkret.
Apa Itu Koperasi Desa Merah Putih?
Koperasi Desa Merah Putih merupakan gagasan penguatan koperasi berbasis desa yang diarahkan untuk:
- Mengelola potensi ekonomi lokal.
- Memperkuat rantai distribusi hasil produksi desa.
- Mengurangi ketergantungan pada tengkulak.
- Mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Secara konsep, koperasi ini tidak hanya bergerak di bidang simpan pinjam, tetapi juga dapat mengelola:
- Perdagangan hasil pertanian.
- Pergudangan dan distribusi.
- Pengolahan produk desa.
- Penyediaan sarana produksi.
- Bahkan integrasi dengan BUMDes.
Dalam beberapa kebijakan nasional, penguatan koperasi desa juga dikaitkan dengan percepatan pembangunan gerai dan pergudangan yang terintegrasi, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan dan perlengkapan koperasi desa/kelurahan.
Artinya, koperasi desa tidak lagi diposisikan sebagai organisasi kecil yang pasif, melainkan sebagai pusat aktivitas ekonomi modern di desa.
Mengapa Disebut Antara “Bom Waktu”?
Istilah bom waktu muncul bukan tanpa alasan. Sejarah koperasi di Indonesia mencatat banyak koperasi yang:
- Tidak aktif setelah pendirian.
- Hanya formalitas administrasi.
- Lemah dalam manajemen keuangan.
- Minim pengawasan dan transparansi.
- Dikuasai segelintir pengurus.
Jika Koperasi Desa Merah Putih dibentuk secara masif tanpa:
- SDM yang kompeten,
- Sistem akuntansi yang rapi,
- Pengawasan internal yang kuat,
- Literasi keuangan anggota yang memadai,
maka potensi masalahnya sangat besar.
Beberapa risiko yang dapat muncul:
1. Moral Hazard Pengurus
Tanpa tata kelola yang baik, koperasi bisa menjadi ladang penyimpangan.
2. Kredit Macet
Jika koperasi bergerak di sektor simpan pinjam tanpa analisis kelayakan usaha yang baik, potensi kredit macet tinggi.
3. Konflik Internal
Demokrasi koperasi seringkali tidak berjalan ideal. Perbedaan kepentingan bisa memicu perpecahan.
4. Ketergantungan pada Bantuan Pemerintah
Jika koperasi hanya berdiri karena dorongan proyek atau bantuan, bukan kebutuhan riil anggota, maka keberlanjutannya diragukan.
Jika semua ini terjadi secara masif, bukan tidak mungkin koperasi desa justru menjadi beban sosial dan ekonomi baru.
Sisi Harapan: Potensi Lompatan Ekonomi Desa
Di sisi lain, jika dikelola secara profesional, Koperasi Desa Merah Putih justru bisa menjadi instrumen revolusioner dalam pembangunan desa.
1. Integrasi dengan Dana Desa
Dengan tata kelola yang tepat, koperasi dapat bersinergi dengan program pemberdayaan ekonomi desa yang dibiayai melalui Dana Desa.
Koperasi dapat:
- Menjadi offtaker hasil produksi.
- Mengelola usaha produktif.
- Menjadi mitra BUMDes.
- Mengembangkan unit usaha berbasis potensi lokal.
2. Penguatan Rantai Pasok
Petani dan nelayan sering kalah dalam posisi tawar. Koperasi yang kuat dapat:
- Membeli hasil panen dengan harga wajar.
- Menyediakan gudang penyimpanan.
- Mengatur distribusi langsung ke pasar.
3. Mendorong Industrialisasi Desa
Koperasi bisa masuk ke sektor pengolahan:
- Beras kemasan,
- Produk olahan ikan,
- Kopi lokal,
- Kerajinan desa.
Nilai tambah tidak lagi dinikmati pihak luar desa.
Baca juga: Kupas Tuntas Permendes PDT Nomor 16 Tahun 2025: Arah Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026
4. Digitalisasi dan Transparansi
Dengan sistem akuntansi digital dan laporan berkala kepada anggota, kepercayaan publik dapat dibangun.
Kunci Agar Tidak Menjadi Bom Waktu
Agar Koperasi Desa Merah Putih benar-benar menjadi harapan, ada beberapa prasyarat penting:
✅ 1. Pendidikan dan Pelatihan Pengurus
Manajemen koperasi bukan sekadar administrasi, tetapi mencakup:
- Analisis usaha
- Pengelolaan risiko
- Tata kelola keuangan
- Kepemimpinan
✅ 2. Sistem Akuntabilitas yang Ketat
Laporan keuangan harus:
- Transparan
- Diaudit secara berkala
- Dipublikasikan kepada anggota
✅ 3. Partisipasi Anggota Aktif
Koperasi bukan milik pengurus, tetapi milik anggota. Semakin aktif anggota, semakin sehat koperasi.
✅ 4. Tidak Sekadar Proyek
Koperasi harus lahir dari kebutuhan riil masyarakat desa, bukan sekadar target pembentukan.
✅ 5. Kolaborasi dengan Pemerintah Desa
Sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan koperasi harus harmonis, tanpa intervensi politik yang merusak independensi usaha.
Baca juga: Peran Kepala Desa dalam Menghindari Risiko Hukum Pengelolaan Dana Desa
Momentum Kebangkitan Ekonomi Desa
Indonesia memiliki lebih dari 80 ribu desa. Jika setiap desa memiliki koperasi yang sehat dan produktif, dampaknya terhadap ekonomi nasional sangat besar.
Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi:
- Penggerak ekonomi lokal,
- Penyangga ketahanan pangan,
- Instrumen pemerataan pendapatan,
- Pilar ekonomi nasional berbasis desa.
Namun sejarah telah mengajarkan: niat baik tanpa tata kelola yang baik akan berujung pada kegagalan.
Penutup: Pilihan Ada di Tangan Kita
Koperasi Desa Merah Putih berada di persimpangan jalan.
Ia bisa menjadi:
- Harapan besar bagi kemandirian ekonomi desa,
atau - Bom waktu yang meledak dalam bentuk konflik, kredit macet, dan ketidakpercayaan masyarakat.
Kuncinya bukan pada nama “Merah Putih”, bukan pada jumlah koperasi yang dibentuk, tetapi pada kualitas tata kelola, integritas pengurus, serta kesadaran kolektif anggota.
Jika dikelola dengan profesional, transparan, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat desa, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar program—melainkan gerakan ekonomi rakyat yang sesungguhnya.
Dan di sanalah harapan itu bertumbuh.
