Lentera Praditya Ganapatih – Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia, desa memiliki peran strategis sebagai unit pemerintahan terkecil yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Dokumen perencanaan desa — Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) — menjadi instrumen utama penetapan arah kebijakan pembangunan, penganggaran, dan pelaksanaan program di tingkat desa. Agar pembangunan desa berjalan efektif, ketiga dokumen ini harus selaras dengan kebijakan fiskal nasional, khususnya kebijakan fiskal yang berlaku pada Tahun Anggaran 2026.
Sinkronisasi perencanaan desa dengan kebijakan fiskal nasional pada prinsipnya memastikan bahwa prioritas pembangunan desa tidak hanya relevan dengan kebutuhan lokal, tetapi juga mendukung sasaran makro nasional yang ditetapkan pemerintah pusat. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat peranan desa dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan ketahanan fiskal Indonesia pada 2026.
Memahami Dokumen Perencanaan Desa
1. RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
RPJMDes adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk jangka waktu enam tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, visi dan misi kepala desa terpilih, rencana kegiatan, arah kebijakan keuangan, serta strategi program pembangunan desa secara menyeluruh. Dokumen ini disusun melalui musyawarah desa yang melibatkan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). RPJMDes menjadi pedoman utama dalam penyusunan dokumen perencanaan lain seperti RKPDes dan APBDes.
2. RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa)
RKPDes merupakan penjabaran tahunan dari RPJMDes. Dokumen ini memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan desa untuk satu tahun anggaran, termasuk daftar program, kegiatan, dan pagu anggaran yang direncanakan. RKPDes disusun berdasarkan evaluasi terhadap RPJMDes dan hasil musyawarah desa tahunan. RKPDes juga menjadi dasar untuk penyusunan APBDes.
3. APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)
APBDes adalah rumusan anggaran tahunan desa yang telah ditetapkan melalui peraturan desa. Dokumen ini memuat proyeksi pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan desa untuk satu tahun anggaran. APBDes merupakan representasi dari hasil sinkronisasi antara prioritas pembangunan yang direncanakan (RKPDes) dan kapasitas fiskal desa.
Baca juga: Kupas Tuntas Permendes PDT Nomor 16 Tahun 2025: Arah Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Desa
Penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes berjalan dalam satu siklus yang saling terkait:
- RPJMDes → Dasar perencanaan jangka menengah desa
RPJMDes menetapkan visi, strategi, dan prioritas pembangunan desa selama 6 tahun. - RKPDes → Tahun berjalan perencanaan pembangunan
Merupakan turunan RPJMDes yang dirinci untuk satu tahun anggaran. RKPDes harus konsisten dengan arah kebijakan RPJMDes dan kebutuhan masyarakat desa. - APBDes → Perwujudan pendanaan tahunan program desa
APBDes memuat rencana pendapatan dan belanja desa yang didanai dari berbagai sumber, seperti Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan sumber lain yang sah. APBDes harus mencerminkan prioritas yang tertuang dalam RKPDes.
Kebijakan Fiskal 2026: Kerangka dan Arah Kebijakan
Pada 2026, pemerintah Indonesia menetapkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBN 2026. Dokumen kebijakan fiskal ini memuat arah prioritas nasional seperti kedaulatan pangan, energi, ekonomi produktif dan inklusif, serta target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan menjelang Visi Indonesia Maju 2045.
Dalam konteks fiskal, pendekatan kebijakan fiskal 2026 ditegaskan bersifat pro-pertumbuhan, pro-stabilitas, dan berkelanjutan, dengan peran APBN untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional. Hal ini berarti alokasi pendanaan diarahkan pada program unggulan seperti infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia, dan dukungan terhadap kemandirian ekonomi nasional dan daerah.
Mekanisme Sinkronisasi Perencanaan Desa dengan Kebijakan Fiskal 2026
1. Penyelarasan Prioritas Pembangunan
Agar dokumen perencanaan desa selaras dengan kebijakan fiskal nasional 2026, desa perlu memastikan bahwa prioritas program dalam RPJMDes dan RKPDes tidak bertentangan dengan sasaran makro nasional, seperti pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau penurunan kemiskinan. Prioritas ini harus dituangkan secara jelas dalam RKPDes dan kemudian dioperasionalisasikan melalui APBDes.
2. Integrasi dengan Kerangka Ekonomi Makro dan PPKF
Dalam penyusunan RKPDes dan APBDes, desa harus mempertimbangkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang ditetapkan pemerintah pusat. Dokumen ini menjadi pedoman dalam merumuskan program yang realistis sesuai dengan kondisi fiskal nasional yang sedang berjalan, khususnya terkait prioritas sektor pembangunan dan pendanaan yang tersedia.
3. Sinkronisasi dengan Perencanaan Daerah dan Pusat
Dokumen perencanaan desa juga harus diselaraskan dengan rencana perencanaan daerah (seperti RPJMD dan RKPD kabupaten/kota), sehingga mekanisme intergovernmental planning berjalan konsisten dari pusat ke daerah hingga desa. Sinkronisasi antar tingkat pemerintahan ini membantu menghindari tumpang tindih program dan memastikan dukungan pendanaan yang lebih efektif.
Tantangan dalam Sinkronisasi
1. Kapasitas Perencanaan Desa
Banyak desa mengalami keterbatasan sumber daya manusia atau kapasitas teknis dalam menyusun dokumen perencanaan yang sesuai standar, terutama dalam mengakomodasi kebijakan fiskal nasional ke dalam dokumen desa. Hal ini sering berujung pada ketidaksesuaian antara RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.
2. Ketergantungan pada Transfer Pusat dan Daerah
Desa sangat bergantung pada Dana Desa dan transfer fiskal dari APBN dan APBD. Ketika terjadi perubahan pagu atau prioritas fiskal, desa perlu menyesuaikan dokumennya, tetapi sumber daya perencanaan desa sering tidak cukup fleksibel untuk adaptif terhadap perubahan ini.
3. Koordinasi Antar Lintas Sektor Pemerintahan
Sinkronisasi perencanaan desa dengan kebijakan fiskal nasional juga mensyaratkan koordinasi lintas lembaga pemerintahan — baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota — sehingga seluruh program desa mendapat dukungan teknis dan fiskal yang sesuai.
Baca juga: Peran Kepala Desa dalam Menghindari Risiko Hukum Pengelolaan Dana Desa
Strategi Penguatan Sinkronisasi
1. Peningkatan Kapasitas Perencanaan Desa
Pemerintah daerah dan pusat perlu meningkatkan capacity building aparat desa melalui pelatihan penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Pembinaan seperti ini bisa memperkecil kesenjangan antara kebijakan fiskal nasional dan perencanaan desa.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi Perencanaan
Integrasi teknologi seperti sistem perencanaan digital dapat membantu desa dalam memetakan prioritas program secara lebih objektif, memantau anggaran serta mempercepat integrasi data dengan rencana nasional dan daerah.
3. Pendampingan Teknis dan Fungsi Supervisi
Pendampingan oleh instansi teknis seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bappeda kabupaten/kota, maupun Kementerian terkait dapat membantu desa menyusun dokumen perencanaan yang koheren, realistis, dan selaras dengan kebijakan fiskal nasional.
Baca juga: Optimalisasi Program Ketahanan Pangan dan Penguatan Ekonomi Desa Pasca PMK No. 7 Tahun 2026
Kesimpulan
Sinkronisasi antara RPJMDes, RKPDes, dan APBDes dengan kebijakan fiskal 2026 bukan sekadar upaya administratif, melainkan langkah strategis untuk memastikan pembangunan desa sejalan dengan target makro nasional. Melalui penyelarasan prioritas pembangunan, integrasi dengan kerangka fiskal nasional, dan koordinasi lintas pemerintahan, desa dapat mengoptimalkan peranannya dalam pencapaian arah pembangunan Indonesia menjelang tahun 2026.
Dengan pembinaan perencanaan desa yang lebih kuat dan dukungan kebijakan yang sistemik, sinkronisasi ini akan memperkuat efektivitas anggaran desa, transparansi penggunaan dana publik, dan dampak pembangunan yang lebih nyata bagi masyarakat desa secara luas.
