Tag: #AkuntabilitasDesa

Penawarn Kegiatan Kerjasama Pendampingan Teknis Implementasi SISKEUDES Versi 2.0.9 Tahun 2026 bagi Apratur Pemerintah Desa di Seluruh Indonesia

Penawaran Kegiatan Kerjasama Pendampingan Teknis Implementasi SISKEUDES Versi 2.0.9 Tahun 2026 bagi Apratur Pemerintah Desa di Seluruh IndonesiaPenawaran Kegiatan Kerjasama Pendampingan Teknis Implementasi SISKEUDES Versi 2.0.9 Tahun 2026 bagi Apratur Pemerintah Desa di Seluruh Indonesia

Kepada Yth.Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Operator SISKEUDESdi Seluruh Indonesia Dengan hormat, Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai

“JANGAN TTD DULU! Perubahan PMK 7 Tahun 2026 Ini Bisa Jadi Temuan Audit”
Arah Baru Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 yang Wajib Dipahami Kepala Desa
Koperasi dan Tanggung Jawab Hukum: Siapa yang Bertanggung Jawab Jika Koperasi Desa Merah Putih Gagal atau Macet

Koperasi dan Tanggung Jawab Hukum: Siapa yang Bertanggung Jawab Jika Koperasi Desa Merah Putih Gagal atau MacetKoperasi dan Tanggung Jawab Hukum: Siapa yang Bertanggung Jawab Jika Koperasi Desa Merah Putih Gagal atau Macet

Lentera Praditya Ganapatih – Koperasi adalah badan usaha yang dibentuk atas asas kekeluargaan, gotong royong, dan demokrasi ekonomi. Di Indonesia, dasar hukum koperasi tertuang dalam UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian.

Sinkronisasi RPJMDes, RKPDes, dan APBDes dengan Kebijakan Fiskal 2026
Strategi Pengelolaan Dana Desa yang Akuntabel dan Tepat Sasaran Pasca PMK No. 72026
Panduan Teknis Implementasi PMK No. 7 Tahun 2026 Bagi Pemerintah Desa (Kepala Desa & Aparatur Desa)

Panduan Teknis Implementasi PMK No. 7 Tahun 2026 Bagi Pemerintah Desa (Kepala Desa & Aparatur Desa)Panduan Teknis Implementasi PMK No. 7 Tahun 2026 Bagi Pemerintah Desa (Kepala Desa & Aparatur Desa)

Lentera Praditya Ganapatih – Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 resmi menetapkan arah baru pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik

PMK No. 7 Tahun 2026 Aturan Baru Dana Desa, Ini Poin Penting yang Wajib Dipahami Pemerintah Desa

PMK No. 7 Tahun 2026: Aturan Baru Dana Desa, Ini Poin Penting yang Wajib Dipahami Pemerintah DesaPMK No. 7 Tahun 2026: Aturan Baru Dana Desa, Ini Poin Penting yang Wajib Dipahami Pemerintah Desa

Lentera Praditya Ganapatih – Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 sebagai regulasi terbaru yang mengatur tata cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, hingga evaluasi Dana Desa tahun

Bimtek Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa melalui Pengelolaan Keuangan Dorong Tata Kelola Desa yang Transparan dan Akuntabel

Bimtek Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa melalui Pengelolaan Keuangan: Dorong Tata Kelola Desa yang Transparan dan AkuntabelBimtek Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa melalui Pengelolaan Keuangan: Dorong Tata Kelola Desa yang Transparan dan Akuntabel

Lentera Praditya Ganapatih – Dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi, digelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa melalui Pengelolaan Keuangan Desa. Kegiatan ini