Tag: #DesaMaju

Penawarn Kegiatan Kerjasama Pendampingan Teknis Implementasi SISKEUDES Versi 2.0.9 Tahun 2026 bagi Apratur Pemerintah Desa di Seluruh Indonesia

Penawaran Kegiatan Kerjasama Pendampingan Teknis Implementasi SISKEUDES Versi 2.0.9 Tahun 2026 bagi Apratur Pemerintah Desa di Seluruh IndonesiaPenawaran Kegiatan Kerjasama Pendampingan Teknis Implementasi SISKEUDES Versi 2.0.9 Tahun 2026 bagi Apratur Pemerintah Desa di Seluruh Indonesia

Kepada Yth.Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Operator SISKEUDESdi Seluruh Indonesia Dengan hormat, Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai

Arah Baru Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 yang Wajib Dipahami Kepala Desa
Posisi BUMDes Setelah Hadirnya Koperasi Desa Merah Putih: Terpinggirkan atau Justru Menguat?

Posisi BUMDes Setelah Hadirnya Koperasi Desa Merah Putih: Terpinggirkan atau Justru Menguat?Posisi BUMDes Setelah Hadirnya Koperasi Desa Merah Putih: Terpinggirkan atau Justru Menguat?

Lentera Praditya Ganapatih – Hadirnya program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang didorong melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan perlengkapan koperasi desa/kelurahan,

Sinkronisasi RPJMDes, RKPDes, dan APBDes dengan Kebijakan Fiskal 2026
Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 Dijabarkan Lengkap Target, Skema Pembangunan, dan Peran Pemerintah Daerah

Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 Dijabarkan Lengkap: Target, Skema Pembangunan, dan Peran Pemerintah DaerahInstruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 Dijabarkan Lengkap: Target, Skema Pembangunan, dan Peran Pemerintah Daerah

Lentera Praditya Ganapatih – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekonomi desa melalui kebijakan strategis yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan

Transformasi Digital Administrasi Desa di Era Regulasi Baru Menuju Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

Transformasi Digital Administrasi Desa di Era Regulasi Baru: Menuju Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan AkuntabelTransformasi Digital Administrasi Desa di Era Regulasi Baru: Menuju Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

Lentera Praditya Ganapatih – Perubahan regulasi pengelolaan keuangan desa dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan arah yang semakin jelas: digitalisasi adalah keniscayaan. Berbagai aturan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui sejumlah

Optimalisasi Program Ketahanan Pangan dan Penguatan Ekonomi Desa Pasca PMK No. 7 Tahun 2026
Strategi Pengelolaan Dana Desa yang Akuntabel dan Tepat Sasaran Pasca PMK No. 72026
Panduan Teknis Implementasi PMK No. 7 Tahun 2026 Bagi Pemerintah Desa (Kepala Desa & Aparatur Desa)

Panduan Teknis Implementasi PMK No. 7 Tahun 2026 Bagi Pemerintah Desa (Kepala Desa & Aparatur Desa)Panduan Teknis Implementasi PMK No. 7 Tahun 2026 Bagi Pemerintah Desa (Kepala Desa & Aparatur Desa)

Lentera Praditya Ganapatih – Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 resmi menetapkan arah baru pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik

PMK No. 7 Tahun 2026 Aturan Baru Dana Desa, Ini Poin Penting yang Wajib Dipahami Pemerintah Desa

PMK No. 7 Tahun 2026: Aturan Baru Dana Desa, Ini Poin Penting yang Wajib Dipahami Pemerintah DesaPMK No. 7 Tahun 2026: Aturan Baru Dana Desa, Ini Poin Penting yang Wajib Dipahami Pemerintah Desa

Lentera Praditya Ganapatih – Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 sebagai regulasi terbaru yang mengatur tata cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, hingga evaluasi Dana Desa tahun