Tag: #KeuanganDesa

Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyusunan APBDes 2026
Penawarn Kegiatan Kerjasama Pendampingan Teknis Implementasi SISKEUDES Versi 2.0.9 Tahun 2026 bagi Apratur Pemerintah Desa di Seluruh Indonesia

Penawaran Kegiatan Kerjasama Pendampingan Teknis Implementasi SISKEUDES Versi 2.0.9 Tahun 2026 bagi Apratur Pemerintah Desa di Seluruh IndonesiaPenawaran Kegiatan Kerjasama Pendampingan Teknis Implementasi SISKEUDES Versi 2.0.9 Tahun 2026 bagi Apratur Pemerintah Desa di Seluruh Indonesia

Kepada Yth.Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Operator SISKEUDESdi Seluruh Indonesia Dengan hormat, Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai

“JANGAN TTD DULU! Perubahan PMK 7 Tahun 2026 Ini Bisa Jadi Temuan Audit”
Panduan Lengkap & Terbaru: Cara Koperasi Merah Putih Mengajukan Pinjaman Bank Hingga Rp3 Miliar

Panduan Lengkap & Terbaru: Cara Koperasi Merah Putih Mengajukan Pinjaman Bank Hingga Rp3 MiliarPanduan Lengkap & Terbaru: Cara Koperasi Merah Putih Mengajukan Pinjaman Bank Hingga Rp3 Miliar

Lentera Praditya Ganapatih – Dalam upaya memperkuat ekonomi desa dan kelurahan, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 telah menetapkan mekanisme pengajuan pinjaman bank oleh Koperasi Kelurahan

Arah Baru Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 yang Wajib Dipahami Kepala Desa
Koperasi dan Tanggung Jawab Hukum: Siapa yang Bertanggung Jawab Jika Koperasi Desa Merah Putih Gagal atau Macet

Koperasi dan Tanggung Jawab Hukum: Siapa yang Bertanggung Jawab Jika Koperasi Desa Merah Putih Gagal atau MacetKoperasi dan Tanggung Jawab Hukum: Siapa yang Bertanggung Jawab Jika Koperasi Desa Merah Putih Gagal atau Macet

Lentera Praditya Ganapatih – Koperasi adalah badan usaha yang dibentuk atas asas kekeluargaan, gotong royong, dan demokrasi ekonomi. Di Indonesia, dasar hukum koperasi tertuang dalam UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian.

Sinkronisasi RPJMDes, RKPDes, dan APBDes dengan Kebijakan Fiskal 2026
Transformasi Digital Administrasi Desa di Era Regulasi Baru Menuju Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

Transformasi Digital Administrasi Desa di Era Regulasi Baru: Menuju Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan AkuntabelTransformasi Digital Administrasi Desa di Era Regulasi Baru: Menuju Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

Lentera Praditya Ganapatih – Perubahan regulasi pengelolaan keuangan desa dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan arah yang semakin jelas: digitalisasi adalah keniscayaan. Berbagai aturan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui sejumlah

PMK No. 7 Tahun 2026 Aturan Baru Dana Desa, Ini Poin Penting yang Wajib Dipahami Pemerintah Desa

PMK No. 7 Tahun 2026: Aturan Baru Dana Desa, Ini Poin Penting yang Wajib Dipahami Pemerintah DesaPMK No. 7 Tahun 2026: Aturan Baru Dana Desa, Ini Poin Penting yang Wajib Dipahami Pemerintah Desa

Lentera Praditya Ganapatih – Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 sebagai regulasi terbaru yang mengatur tata cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, hingga evaluasi Dana Desa tahun

Bimtek SISKEUDES 2025: Panduan Lengkap Siskeudes v2.0.7 dan Pentingnya Bimtek bagi Aparatur Desa

Bimtek SISKEUDES 2025: Panduan Lengkap Siskeudes v2.0.7 dan Pentingnya Bimtek bagi Aparatur DesaBimtek SISKEUDES 2025: Panduan Lengkap Siskeudes v2.0.7 dan Pentingnya Bimtek bagi Aparatur Desa

Lentera Praditya Ganapatih – Pada Tahun Anggaran 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) meluncurkan pembaruan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) — versi 2.0.7. Pembaruan ini