LPG – Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas serta penguatan daya saing Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah, Lentera Praditya Ganapatih kembali menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang akan dilaksanakan pada
Lentera Praditya Ganapatih – Dalam rangka mendukung agenda nasional pengendalian perubahan iklim serta penguatan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dan laut, Bimbingan Teknis (Bimtek) Karbon Biru dan Pengelolaan Kawasan Konservasi
Lentera Praditya Ganapatih – Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan, efisien, dan akuntabel, Lentera Praditya Ganapatih bekerja sama dengan Andalas Institut yang telah memiliki
Lentera Praditya Ganapatih – Memasuki 2026, kebutuhan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dan organisasi perangkat daerah (OPD) terus berubah cepat. Transformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, dan tuntutan transparansi-anggaran membuat penyelenggaraan
Lentera Praditya Ganapatih – Perubahan regulasi dan dinamika tata kelola pemerintahan terus berkembang dari waktu ke waktu. Hadirnya Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, disusul dengan kebijakan PermenPAN RB Nomor
Lentera Praditya Ganapatih – Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah (PBJP) terus mengalami perkembangan signifikan seiring tuntutan reformasi birokrasi, transparansi, dan pemanfaatan teknologi. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) “Transformasi
Lentera Praditya Ganapatih – Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, dan selaras dengan kebijakan nasional, Lentera Praditya Ganapatih menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema “PENYUSUNAN RKPD
https://lpg.or.id/LPG – Dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis, aparatur pemerintah daerah dituntut untuk terus beradaptasi, berinovasi, serta meningkatkan kompetensi di berbagai bidang. Menyadari pentingnya hal tersebut, Lentera
Lentera Praditya Ganapatih – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian, menekankan pentingnya agar seluruh produk hukum daerah yang diterbitkan pemerintah daerah di Indonesia benar-benar berpihak kepada masyarakat. Hal itu
Lentera Praditya Ganapatih– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mempersiapkan regulasi anyar untuk memperkuat keberadaan dan legalitas operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Aturan ini akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri