Lentera Praditya Ganapatih – Di tengah dinamika global yang berubah cepat—baik dari sisi sosial, ekonomi, politik, hingga teknologi—birokrasi Indonesia dituntut untuk bertransformasi secara mendasar. Bukan lagi sekadar mengikuti arus, melainkan menjadi aktor utama yang lincah, adaptif, dan berpikir strategis berbasis data dan fakta.
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, transformasi tersebut bukan pilihan, tetapi sebuah keharusan. Hal itu ia sampaikan dalam Diskusi Publik Penguatan Status dan Karier Dosen ASN PPPK yang digelar secara virtual pada Jumat (1/8/2025).
“Termasuk di sektor pendidikan tinggi, peran dosen ASN juga harus terus diperkuat agar mampu menjawab tantangan zaman,” ujar Menteri Rini.
Rekrutmen Kompetensi: Kunci Birokrasi Andal
Transformasi manajemen ASN, kata Rini, diawali dari hulu—yakni proses rekrutmen berbasis kompetensi. Rekrutmen yang asal-asalan hanya akan menciptakan siklus negatif: layanan publik yang buruk, menurunnya kepercayaan investor, hingga meningkatnya angka pengangguran.
Sebaliknya, rekrutmen yang ketat dan selektif akan melahirkan birokrasi yang profesional, pelayanan publik yang cepat dan tepat, serta menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif.
Dosen ASN sebagai Pilar Perguruan Tinggi Berkualitas
Dalam konteks pendidikan tinggi, dosen ASN juga harus direkrut dan dikembangkan secara profesional. Dosen yang memiliki kompetensi tinggi dan karakter unggul akan menjadi motor penggerak kualitas akademik dan inovasi di kampus.
“Dosen memiliki peran strategis dalam mencetak SDM unggul untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional,” jelas Rini.
Transformasi ASN Menuju Birokrasi Kelas Dunia
Rini menyampaikan, reformasi manajemen ASN tak hanya menyasar rekrutmen. Ada enam area transformasi yang tengah digarap, yakni:
- Perencanaan kebutuhan pegawai
- Penguatan budaya kerja dan citra institusi
- Pengelolaan kinerja berbasis hasil
- Pengembangan karier dan talenta
- Peningkatan kompetensi berkelanjutan
- Sistem penghargaan dan pengakuan yang adil
Semua ini akan didukung oleh digitalisasi sistem ASN berbasis meritokrasi, lewat platform digital yang tengah disiapkan pemerintah.
Peran Strategis ADAPI dalam Ekosistem Pendidikan Nasional
Rini juga menyoroti peran Asosiasi Dosen ASN PPPK Indonesia (ADAPI) sebagai mitra penting pemerintah. ADAPI diharapkan dapat menjadi ruang kolaboratif untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dosen ASN PPPK, serta menjadi jembatan penyampaian gagasan kebijakan yang konstruktif dan solutif.
“ADAPI juga harus ikut memperkuat posisi strategis dosen dan perguruan tinggi dalam proses pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan,” tutup Rini.
Baca juga: Penerapan Fleksibilitas Kerja dengan Mengoptimalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kesimpulan:
Rekrutmen berbasis kompetensi bukan sekadar reformasi, tapi pondasi untuk membangun birokrasi modern, efektif, dan berkelas dunia. Lewat sistem manajemen ASN yang lebih meritokratik dan digital, serta sinergi aktif dari komunitas dosen seperti ADAPI, Indonesia melangkah lebih pasti menuju pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera.
