Bimtek Terbaru,Bimtek-2026 Bimtek Executive Capacity Building Sekretariat DPRD 2026

Bimtek Executive Capacity Building Sekretariat DPRD 2026

5
Bimtek Sekretariat DPRD

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Menuju Sekretariat DPRD yang Adaptif, Profesional, dan Akuntabel

Dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terus berkembang, peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) menjadi semakin strategis. Tidak hanya sebagai unsur pelayanan administratif, Sekretariat DPRD kini dituntut untuk menjadi motor penggerak dukungan kelembagaan yang mampu memastikan pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD berjalan optimal, efektif, serta selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Menjawab tantangan tersebut, Lentera Praditya Ganapatih akan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Nasional / Executive Capacity Building dengan tema:

β€œExecutive Capacity Building Sekretariat DPRD dalam Mendukung Kinerja Kelembagaan DPRD yang Adaptif dan Akuntabel”

Kegiatan strategis berskala nasional ini ditujukan bagi Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota di seluruh Indonesia, sebagai forum peningkatan kapasitas aparatur, penguatan tata kelola kelembagaan, sekaligus ruang kolaborasi antardaerah dalam merumuskan langkah-langkah strategis menghadapi tantangan birokrasi modern.

Adapun kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

πŸ“… Tanggal: 10 – 13 Mei 2026
πŸ“ Tempat: Hotel Grand Picasso, Jakarta
πŸ‘₯ Peserta: Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, ASN Sekretariat DPRD, pejabat pengelola persidangan, administrasi, keuangan, fasilitasi legislasi, dan unsur pendukung kelembagaan DPRD lainnya.

Baca juga: Bimtek Hospital Bylaws 2026: Penguatan Tata Kelola Rumah Sakit Berbasis Regulasi dan Akreditasi

Bimtek Executive Capacity Building Sekretariat DPRD 2026
Bimtek Executive Capacity Building Sekretariat DPRD 2026

Baca juga: Pelatihan Nasional Carbon Trading & Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor FOLU

Tantangan Baru Sekretariat DPRD di Era Pemerintahan Modern

Perubahan kebijakan nasional, meningkatnya ekspektasi publik terhadap kualitas pelayanan lembaga legislatif daerah, serta percepatan transformasi birokrasi digital menuntut Sekretariat DPRD untuk beradaptasi lebih cepat. Saat ini, Sekretariat DPRD tidak cukup hanya berfungsi sebagai penyedia layanan administrasi rapat atau fasilitator kegiatan kedewanan, melainkan juga harus menjadi strategic institutional support system yang mampu memberikan dukungan kelembagaan secara profesional, akurat, responsif, dan berbasis kinerja.

Beberapa tantangan yang dihadapi saat ini antara lain:

  • meningkatnya tuntutan akuntabilitas pelayanan kelembagaan DPRD;
  • kebutuhan penguatan dukungan terhadap fungsi legislasi, budgeting, dan oversight;
  • perlunya modernisasi tata kelola administrasi persidangan dan dokumentasi kelembagaan;
  • penguatan integritas ASN dalam lingkungan kerja yang dinamis secara politik;
  • optimalisasi perencanaan, pelaporan, dan pengukuran kinerja organisasi;
  • kebutuhan inovasi pelayanan kelembagaan berbasis teknologi dan sistem kerja adaptif.

Melalui kegiatan ini, peserta akan mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana membangun Sekretariat DPRD yang mampu menjawab tantangan tersebut secara nyata.

Baca juga: Diklat Pendampingan dan Pemutakhiran Masterplan Smart City: Momentum Strategis Pemerintah Daerah Menuju Transformasi Digital Nyata

Materi Strategis dan Relevan dengan Kondisi Aktual

Kegiatan Executive Capacity Building ini dirancang secara khusus dengan pendekatan yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif, strategis, dan kontekstual terhadap kebutuhan pemerintahan daerah saat ini.

Beberapa materi utama yang akan dibahas antara lain:

1. Peran Strategis Sekretariat DPRD dalam Mendukung Fungsi Kelembagaan DPRD

Membahas penguatan peran sekretariat sebagai supporting system utama dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD secara lebih efektif.

2. Penguatan Dukungan Administratif terhadap Legislasi, Budgeting, dan Oversight

Membahas strategi peningkatan pelayanan administrasi alat kelengkapan dewan, pengelolaan agenda persidangan, penyusunan risalah, serta penguatan dukungan teknis terhadap proses pembentukan kebijakan daerah.

3. Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Fokus pada penguatan indikator kinerja utama, evaluasi kelembagaan, tata kelola organisasi, serta penerapan prinsip good governance di lingkungan Sekretariat DPRD.

4. Best Practice Sekretariat DPRD Modern dan Adaptif

Mengulas praktik-praktik terbaik dari berbagai daerah dalam meningkatkan pelayanan kelembagaan DPRD melalui inovasi, digitalisasi, dan penguatan manajemen organisasi.

5. Good Governance, Integritas ASN, dan Pelayanan Prima

Membentuk aparatur yang profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan kelembagaan yang cepat, tepat, dan berkualitas.

6. Adaptive Leadership & Change Management

Membekali pejabat struktural dan ASN Sekretariat DPRD agar memiliki kapasitas kepemimpinan adaptif dalam menghadapi perubahan lingkungan organisasi.

7. Workshop Penyusunan Action Plan Penguatan Sekretariat DPRD

Peserta akan diajak menyusun langkah konkret yang dapat diimplementasikan di daerah masing-masing sebagai tindak lanjut pasca kegiatan.

Lebih dari Sekadar Bimtek: Forum Kolaborasi Nasional

Yang membedakan kegiatan ini dari bimtek konvensional adalah pendekatan Executive Capacity Building, yakni format pembelajaran yang menekankan pada:

βœ… peningkatan kapasitas manajerial;
βœ… penguatan wawasan strategis;
βœ… diskusi interaktif lintas daerah;
βœ… sharing pengalaman dan best practice;
βœ… networking kelembagaan;
βœ… penyusunan rekomendasi kebijakan internal;
βœ… perumusan action plan implementatif.

Dengan menghadirkan narasumber nasional dari kalangan praktisi pemerintahan, akademisi, birokrat senior, serta pakar tata kelola kelembagaan, kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu forum strategis nasional yang mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan kelembagaan DPRD di seluruh Indonesia.

Baca juga: Bimtek Nasional: Penguatan Aparatur Desa Berbasis Hukum dan Team Building: Desa Berdaya, Tim Berjaya!

Momentum Penguatan Sekretariat DPRD Menuju Lembaga yang Lebih Modern

Saat ini adalah momentum yang tepat bagi Sekretariat DPRD di seluruh Indonesia untuk melakukan transformasi organisasi. Penguatan kapasitas aparatur, perbaikan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan akuntabilitas kinerja menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kelembagaan DPRD yang lebih modern, profesional, dan dipercaya publik.

Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir komitmen bersama untuk membangun Sekretariat DPRD yang adaptif terhadap perubahan, profesional dalam pelayanan, kuat dalam tata kelola, serta akuntabel dalam kinerja.

Partisipasi aktif dari Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia akan menjadi bagian penting dalam memperkuat jejaring pembelajaran antardaerah dan membangun standar pelayanan kelembagaan DPRD yang semakin berkualitas.

Ajakan Partisipasi

Kepada seluruh Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota di seluruh Indonesia, kegiatan ini menjadi kesempatan strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus memperluas jejaring kolaborasi nasional.

Mari bersama hadir dan mengambil bagian dalam forum strategis ini pada:

πŸ“… 10 – 13 Mei 2026
πŸ“ Hotel Grand Picasso – Jakarta

Executive Capacity Building Sekretariat DPRD 2026

Mendorong Kinerja Kelembagaan DPRD yang Adaptif, Profesional, dan Akuntabel

Bersama memperkuat kapasitas, meningkatkan kualitas layanan, dan membangun kelembagaan DPRD yang lebih maju untuk Indonesia.

Related Post

Panduan Teknis Implementasi PMK No. 7 Tahun 2026 Bagi Pemerintah Desa (Kepala Desa & Aparatur Desa)

Panduan Teknis Implementasi PMK No. 7 Tahun 2026 Bagi Pemerintah Desa (Kepala Desa & Aparatur Desa)Panduan Teknis Implementasi PMK No. 7 Tahun 2026 Bagi Pemerintah Desa (Kepala Desa & Aparatur Desa)

Lentera Praditya Ganapatih – Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 resmi menetapkan arah baru pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik